Subjudul: Ketua DPR RI Merespon Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengecam rencana penghapusan istilah “Orde Lama” dalam buku sejarah Indonesia. Dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/5/2025), Puan menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. “Jangan sampai ada peristiwa sejarah yang dihilangkan atau menyakiti siapa pun, karena sejarah tetap sejarah,” ujarnya.
Subjudul: Fakta Penting tentang Penulisan Ulang Sejarah
Puan Maharani menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum menerapkan perubahan pada buku sejarah. Ia menyarankan agar proses ini tidak terburu-buru dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli sejarah dan tokoh masyarakat. “Penulisan ulang sejarah nasional harus dilakukan dengan hati-hati dan tanpa merugikan siapa pun,” tegasnya.
Subjudul: Dampak Sosial dan Politik dari Perubahan Sejarah
Perubahan istilah dalam buku sejarah dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang masa lalu. Puan Maharani mengingatkan bahwa sejarah adalah bagian dari identitas bangsa, sehingga perlu dijaga keasliannya. “Jangan sampai ada yang dihilangkan atau dirugikan karena sejarah tetap sejarah,” pungkasnya.
Penutup: Masyarakat Harus Terlibat dalam Proses Ini
Puan Maharani menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penulisan ulang sejarah. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan perubahan ini dapat dilakukan secara adil dan bijaksana. Apakah rencana ini akan mengubah persepsi bangsa tentang masa lalu? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
