Kontroversi yang dipicu oleh Roy Suryo dan kelompoknya terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo bukan sekadar kegaduhan biasa. Ini mencerminkan manuver politik yang terstruktur dan berpotensi merusak fondasi demokrasi. Tuduhan semacam ini sejatinya telah berkali-kali terbantahkan oleh lembaga resmi negara. Namun narasi itu terus dihidupkan, didorong oleh agenda politik yang lebih bersifat personal daripada publik.
Kegaduhan yang kembali dimunculkan oleh sebagian kalangan terkait isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari kritik yang sehat. Ini adalah pola lama politik tanpa etika, yang menanggalkan nalar sehat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Padahal, seluruh lembaga resmi negara, mulai dari Universitas Gadjah Mada, diperkuat oleh putusan pengadilan, bahkan dibahas di Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Namun, narasi itu tetap dihidupkan, dibungkus dengan klaim keilmuan dan semangat “pencarian kebenaran.” Jika dicermati lebih jernih, motif utamanya bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan pribadi dan politik. Dalam konteks ini, kita diingatkan oleh Nelson Mandela: “Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara.”
