Parkir kendaraan di Jakarta yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, justru dinilai menyimpan potensi kebocoran besar. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan pengelolaan parkir terus menjadi sorotan terutama karena kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari potensi maksimal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Alief Bintang Haryadi pun mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir. Menurutnya, dukungan itu diberikan karena meningkatnya kebutuhan penataan ruang dan sistem parkir di Jakarta sebagai bagian dari solusi kemacetan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bintang meyakini BUMD parkir yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber PAD yang signifikan. Menurutnya, dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalkan, dan kontribusinya terhadap keuangan daerah akan meningkat.
