Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) membeberkan hasil pengawasan terhadap program Pemprov Jabar terkait pendidikan barak militer bagi anak nakal atau berperilaku khusus. Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyampaikan program ini berpotensi melanggar hak anak.
Ai awalnya menyampaikan bahwa masih terpisahnya sumber daya yang memiliki keterampilan child safeguarding dalam program barak militer. Dalam pengawasannya, KPAI telah mendatangi barak militer di Purwakarta dan Bandung.
“Kalau dari edaran yang dikeluarkan hanya disetujui orang tua, kerja sama pemda dengan jajaran TNI. Gimana dengan referensi rujukan persetujuan? Pertama dari psikolog ahli yang menangani memahami perkembangan anak,” ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Jumat (16/5/2025).
