Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi soal usulan Indonesia ‘melegalkan’ kasino sebagai objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Usulan yang datang dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Komisi XI ini pun belakangan sempat menjadi polemik dan pembicaraan publik.
Meski usulan tersebut sudah diklarifikasi oleh pengusulnya, dan tidak menjadi keputusan di Komisi XI DPR, namun HNW menilai hal ini tetap perlu dikoreksi agar tidak terulang. Sebab, usulan sejenis sudah pernah ditolak oleh MK, lembaga pengadilan yang keputusannya final dan mengikat.
HNW menjelaskan secara filosofis, UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berdasarkan hukum dan berlandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dituangkan dalam pembukaan dan dasar negara Pancasila. Hal ini pun ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUDNRI 1945, bahkan diperkuat dengan nilai-nilai agama.
