Latar Belakang
Profesi jaksa bukanlah profesi biasa. Dalam struktur penegakan hukum, jaksa memainkan peran sentral sebagai penyaring terakhir sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Namun, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tugas jaksa mengalami pergeseran signifikan: dari sekadar penuntut hukum menjadi pejuang garis depan dalam pertarungan besar melawan korupsi sistemik.
Langkah Presiden Prabowo yang menugaskan Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi telah menimbulkan gelombang baru dalam politik penegakan hukum nasional.
Fakta Penting
Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang paling progresif dan efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Beberapa capaian mencolok yaitu, kasus Pertalite di Pertamina, dengan kerugian negara hampir Rp. 1.000 triliun, kasus Jiwasraya dan Asabri yang menyeret pejabat BUMN dan swasta besar, kasus BTS Kominfo, yang melibatkan menteri aktif, dan kasus mafia timah dan komoditas ekspor, dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah.
Dampak Sosial dan Politik
Perubahan ini tidak hanya mengubah peran jaksa, tetapi juga menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menangani korupsi sistemik. Namun, pertanyaan muncul: apakah pergeseran ini akan berkelanjutan di masa depan, dan bagaimana dampaknya terhadap struktur penegakan hukum di Indonesia?
