Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan. Sekilas, perdebatan ini tampak seperti bagian dari dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Namun jika dicermati lebih dalam, tuduhan tersebut sesungguhnya mengandung kekeliruan logika yang serius dan berbahaya: ia tidak hanya menyesatkan akal sehat publik, tetapi juga mengikis dasar kepercayaan sosial yang menjadi perekat kohesi bangsa.
Dalam ranah logika, tuduhan palsunya ijazah Presiden Jokowi tanpa bukti valid merupakan bentuk dari logical fallacy atau kesesatan berpikir. Tepatnya, ini termasuk dalam jenis argumentum ad ignorantiam , yaitu menganggap sesuatu itu salah atau benar karena belum dibuktikan sebaliknya.
Di balik tuduhan ini, tersembunyi asumsi keliru: “karena saya belum melihat ijazah asli Jokowi, maka itu palsu.” Padahal, dalam hukum, filsafat ilmu, maupun kaidah epistemologis, beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Tanpa bukti tandingan yang sahih, tuduhan tersebut secara otomatis gugur.
