Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memutuskan mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan dari pihak yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Polri memastikan siap beradaptasi dengan pasal-pasal karet yang dikoreksi MK.
“Tentu Polri akan beradaptasi atau menyesuaikan serta tunduk pada putusan MK,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
