Latar Belakang
Pemerintah sedang menulis ulang sejarah Indonesia bersama sejumlah sejarawan dan akademisi. Namun, PDIP menolak pendekatan yang hanya berdasarkan ‘cerita pemenang’ dan meminta penulisan ulang sejarah harus sesuai fakta.
Fakta Penting
Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ada 10 jilid buku penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dikerjakan. Menariknya, pemerintah tidak menggunakan istilah Orde Lama (Orla) dalam buku tersebut. Namun, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengecam langkah pemerintah dan menegaskan bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan fakta, bukan narasi dari pihak yang menang.
Dampak
Perbedaan pendapat ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah penulisan ulang sejarah Indonesia dapat menjadi ruang harmonisasi semua sudut pandang, atau malah menjadi sumber konflik baru?
Penutup
PDIP yang enggan penulisan ulang sejarah berdasar ‘story pemenang’ menuntut transparansi dan kejujuran dalam proses penulisan. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk memastikan sejarah Indonesia tetap obyektif dan berimbang.
