Geoekonomi kini menjadi wajah baru perebutan supremasi global. Jika dominasi dalam geopolitik klasik ditentukan oleh kekuatan militer dan ruang fisik, seperti yang digaungkan Jerman pada Perang Dunia II, maka abad ke-21 menghadirkan logika baru: kekuasaan kini bergantung pada algoritma, kabel bawah laut, dan pengaruh atas standar teknologi global.
Jika geopolitik menekan dengan militer, geoekonomi menggunakan instrumen ekonomi: sanksi, kontrol rantai pasok, dominasi teknologi, dan arsitektur data. Seperti dicatat Robert Blackwill dan Jennifer Harris dalam War by Other Means (2016), kekuatan ekonomi kini menjadi alat diplomasi koersif. Muncullah geoekonomi digital, penggunaan kekuatan digital dan infrastruktur teknologi sebagai senjata kebijakan luar negeri.
Strategi ini tampak jelas dalam kebijakan Amerika Serikat sejak era Donald Trump. Pada 2019, Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya masuk Entity List. Pada April 2025, bea masuk produk dari berbagai negara dilipatgandakan. Di balik narasi “perdagangan adil”, penguasaan digital makin nyata; dunia pun terbelah dalam dua kutub ekosistem digital.
