Di tengah upaya bangsa menata transisi pemerintahan, publik kembali disuguhi drama politik yang tak perlu. Sekelompok purnawirawan TNI menyerukan pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden terpilih.
Tudingan pelanggaran administratif yang dijadikan alasan pemecatan terasa lebih politis ketimbang yuridis. Mantan Ketua Komisi III DPR ini menyayangkan sikap para purnawirawan TNI tersebut. Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang harusnya jadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan.
Akhir-akhir ini ruang publik kembali dipenuhi kegaduhan politik yang, alih-alih membawa pencerahan, tapi justru menebalkan kabut perpecahan. Sekelompok purnawirawan TNI-yang seyogianya menjadi contoh ketenangan dan kebijaksanaan-malah turut serta dalam pusaran hiruk-pikuk dengan melayangkan tuntutan pemecatan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Dalih yang digunakan pun tampak dipaksakan: Pelanggaran administratif dalam proses pencalonan.
