Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait penyaluran kredit dan penanganan kredit bermasalah. Dari sejumlah BPD yang dicek KPK, ada enam permasalahan yang terindikasi fraud, kelalaian, dan kelemahan regulasi dalam sejumlah kredit atau pembiayaan bermasalah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan, hal pertama ada indikasi fraud dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bermasalah sebagaimana tercantum dalam POJK No.39 /POJK.03/2019. Dari 12 jenis fraud di dalamnya, ditemukan empat jenis fraud yang terjadi pada sejumlah BPD yang dicek KPK.
“Pada rentang waktu tahun 2013-2023, yakni, side streaming (penggunaan kredit/pembiayaan tidak sesuai peruntukkan), debitur fiktif, debitur topengan, dan rekayasa dokumen dengan nilai total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp 451,19 miliar,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya pascaaudiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (14/5/2025).
