Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti buron kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos , yang menolak kembali ke Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura. Ia menekankan lemahnya sistem ekstradisi yang justru menunggu buron untuk menyerahkan diri secara sukarela.
“Ada satu hal yang agak sulit dipahami dalam perjanjian ekstradisi ini, yaitu lemahnya daya paksa terhadap buron Paulus Tannos untuk diekstradisi ke Indonesia. Mengapa harus menunggu Paulus Tannos secara sukarela menyerahkan diri?” kata Andreas kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
