Banjir Parah Bekasi, Menteri LH Tekan Pemprov Jabar Revisi Tata Ruang
menteri lingkungan hidup (LH) Hanif Faisol mengecam keras evaluasi terkait banjir di Bekasi dan sekitarnya pada Maret lalu. Salah satu langkah krusial yang diminta adalah merevisi pemberian izin unit usaha di kawasan hulu sungai Ciliwung dan Bekasi yang diduga memperparah banjir.
Fakta Penting
Hanif menegaskan pentingnya kajian ulang rencana tata ruang di Jawa Barat, terutama setelah 1,4 juta kawasan lindung dihapus dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Ini dianggap melanggar kajian lingkungan hidup strategis.
Dampak Sosial
Perubahan ini tidak hanya menyangkut teknis tata ruang, tetapi juga berdampak pada kemanusiaan. Banjir parah di Bekasi telah merugikan ratusan rumah dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.
Penutup
Dengan merevisi rencana tata ruang, Pemprov Jabar diharapkan mampu mencegah bencana serupa di masa depan. Namun, pertanyaan besar tetap ada: apakah langkah ini akan cukup untuk menyelamatkan kawasan yang rawan banjir?
