Latar Belakang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk memverifikasi keaslian ijazah calon peserta Pemilu. Namun, Ahli Hukum Pemilu dari FH UI, titi anggraini, menyorot masalah transparansi dalam proses pencalonan ini.
Fakta Penting
Menurut Titi, persoalan utama bukanlah kurangnya waktu untuk verifikasi, melainkan kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas KPU. “Publik tidak dapat mengakses ijazah calon atau dokumen persyaratan lainnya, sehingga sulit memastikan kebenaran dan validitas persyaratan tersebut,” ujar Titi.
Dampak
Kurangnya transparansi ini dapat mengurangi partisipasi publik dan menyebabkan keraguan terhadap legitimasi proses Pemilu. Dampaknya, masyarakat mungkin merasa tidak terlibat dalam pengawasan yang penting ini.
Penutup
Kritik dari Titi menggugah KPU untuk meningkatkan transparansi dalam proses pencalonan. Bagaimana langkah KPU selanjutnya dalam mengatasi masalah ini? Publik tentu menantikan jawaban yang konkrit.
